nusakini.com - Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pupuk bersubsidi yang terjadi di lapangan, PT Pupuk Indonesia membuat sejumlah kebijakan.

Kebijakan tersebut antara lain dengan menerapkan sistem rencana definitif kebutuhan kelompok, untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima petani.

• Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Salurkan Bantuan untuk Korban Terdampak Bencana Banjir Lutra
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Beri Apresiasi Kinerja Agen BBM Industri dan Distributor Petrochemical Terbaik
• KTNA Sebut Bulog Ogah Serap Gabah Petani, Tapi Semangat Impor, Ada Apa?
• Selamatkan Sampiri, PT Pertamina Patra Niaga IT Bitung Bersama Mike berhasil Memperoleh Local Hero Inspiration Award 2024

Kedua, melakukan pemberian warna khusus untuk pupuk bersubsidi, pemberian bag code untuk mendeteksi karung pupuk bersubsidi.

“Kami juga menambah gudang penyangga untuk melayani daerah-daerah remote, sehingga pupuk bisa cepat sampai pada petani," ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat dalam siaran persnya.

Di samping itu, Aas juga mengimbau para petani untuk tergabung dalam kelompok, sehingga bisa terdaftar dalam RDKK. Sebab, kata Aas selama ini masih ada petani yang belum terdaftar dalam RDKK.

"Sehingga para petani tidak bisa memperoleh jatah pupuk bersubsidi," tandas Aas. (p/mk)